Pasangan terpilih Pilkada DKI Jakarta 2017 Anies Baswedan- Sandiaga Uno menjanjikan masyarakat untuk bisa memiliki rumah susun (rusun) sendiri melalui program uang muka atau dow payment (DP) 0 Persen.
Janji dan program itu dilatarbelakangi kondisi masyarakat yang hanya dapat menyewa rusun, bukan memilikinya.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Anton R Santosa melihat hal tersebut hanya akan memberatkan masyarakat yang pendapatannya kurang dari Rp 7 juta.
Selain itu, potensi tunggakan cicilan rusun juga akan tinggi.
“Memang semua orang kan ingin punya rumah sendiri, tetapi mereka nggak tahu kalau mereka punya rusun hak milik (rusunami), akan bayar lebih besar. Terutama untuk cicilannya,” kata Anton kepada Kompas.com.
Kedua, lanjut Anton, biaya pemeliharaannya akan tinggi, bisa mencapai sekitar Rp 1 juta per meter perseginya, karena dikelola sendiri oleh pengelola rusun.
Imbasnya, warga dengan pendapatan kurang dari Rp 7 juta memiliki kemungkinan besar untuk menunggak pembayaran biaya pemeliharaan rusun. Terlebih jika nantinya rusun tersebut punya lift.
Hal ini sudah terbukti pada rumah susun sewa (rusunawa) yang dikelola Pemerintah Provinsi (DKI) Jakarta.
Klik : Rumah Jl Manggis Tanjung Duren
Itulah mengapa menurut Anton pemerintah pusat hanya memberikan ketentuan kepemilikan rusunami bagi mereka yang memiliki pendapatan minimal Rp 7 juta agar bisa membayar cicilan dan biaya pemeliharaan secara rutin dan tepat waktu.
“Nah orang-orang nggak lihat ke situ. Memiliki rumah sendiri untuk warga miskin nonsense -lah. Mereka akan menunggak biaya pemeliharaan, belum ditambah cicilannya,” tambah Anton.
Berkaitan dengan hal tersebut, Anton menilai model rusun yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) paling bagus.
Kendati menyewa, tetapi biaya pemeliharaan rusun justru disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Karena itu kan hanya membayar biaya pemeliharaannya saja seperti air, keamanan, kebersihan. Rumahnya ditinggali seumur hidup, turun temurun, dan seharusnya itu jadi lebih menguntungkan,” ucap dia.
Masyarakat memang tidak bisa memiliki, tetapi model tersebut membuat rusun bisa dijadikan tempat tinggal seumur hidup dan bebas dari kewajiban membayar cicilan per bulannya.
Masyarakat hanya diwajibkan membayar sewa saja dalam jumlah tertentu. Namun begitu, Ahok menegaskan konsep sewa yang ada selama ini masih salah kaprah.
Menurut dia, pengertian sewa dipahami secara salah lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyubsidi pembayaran biaya pemeliharaan lingkungan di rusunawa tersebut.
“Orang dengan gaji Rp 3 juta lebih, nggak sanggup bayar biaya pemeliharaan apartemen karena bisa mencapai Rp 800.000 lebih. Makanya kami menyediakan itu dan dia cuma bayar pemeliharaan lingkungan yang kami subsidi 80 persen. Jadi hanya bayar antara Rp 150.000 sampai Rp 450.000 per bulan,” jelas Ahok.
