Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 angka backlog rumah berkurang menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019. Hal ini diwujudkan dengan program sejuta rumah, di mana pemerintah akan membangun sejuta unit rumah setiap tahunnya.
Namun hal ini dirasa bakal sulit terealisasi hingga tahun 2019 nanti. Pasalnya, kendala pembiayaan dan penyediaan masih belum bisa diatasi oleh pemerintah, terutama dengan semakin berkurangnya anggaran dalam APBN setiap tahunnya.
“Jadi itu rumah susun, swadaya, khusus. Itu overall dan itu diindikasikan satu juta rumah tiap tahun sulit dicapai,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja kepada detik.com ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta.
Informasi Selengkapnya Klik : Senopati Estate Cikande
Merealisasikan program ini memang bukan hal yang mudah bagi pemerintah. Kemampuan pemerintah dalam penyediaan rumah masih sangat terbatas.
Realisasi pembangunan program sejuta rumah di tahun perdananya, hanya sekitar 668.000 rumah untuk perumahan MBR maupun non MBR. Rincian realisasinya, rumah MBR sebanyak 429.875 unit, yang terdiri dari 353.120 unit pembangunan rumah baru dan 76.755 unit renovasi rumah. Sedangkan untuk rumah non-MBR atau hunian komersial tercapai 237.813 unit. Total realisasi meleset jauh dari target untuk MBR 603.516 unit dan 396.484 unit untuk hunian komersial.
Memasuki tahun kedua, program sejuta rumah juga masih belum mampu menggenapi realisasi kebutuhan rumah menjadi satu juta unit dalam setahun. Meski meningkat jumlahnya, namun hanya ada 800.000 lebih rumah terbangun yang masuk dalam program sejuta rumah.
Bahkan outlook program sejuta rumah di tahun 2017 tampak semakin jauh panggang dari api. Kementerian PUPR mencatat realisasi program sejuta rumah pada kuartal I 2017 baru mencapai 169.614 unit. Dari jumlah itu, rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 155.408 unit serta rumah untuk non MBR sebanyak 14.206 unit.
“Kita masih belum tahu ya persisnya. Tapi dari 2017, itu sangat jauh. Jadi kita bisa lihat dari selisih target dan pembiayaan, itu sangat besar,” tutur Endra.
Endra mengatakan, jauhnya realisasi dari target salah satunya disebabkan oleh adanya realokasi anggaran pada Ditjen Penyediaan Perumahan, yang harus dibagi untuk pembangunan infrastruktur Asian Games 2018.
“Karena perumahan juga disuruh mengerjakan Asian Games. Direalokasi jadinya,” tukasnya.
Seperti diketahui, jumlah kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumahnya pada tahun 2015 angkanya mencapai 11,4 juta unit. Pemerintah berniat untuk mengurangi jumlah ini dengan melaksanakan program sejuta rumah.
Berbagai cara dilakukan pemerintah dengan mendorong BUMN penyediaan dan pembiayaan perumahan ikut turut aktif. Pemerintah juga mengalokasikan subsidi dari anggaran Kementerian PUPR untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM).
