Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan kebijakan ekonomi berkeadilan yang tujuannya memberikan pemerataan bagi masyarakat Indonesia.
Darmin menilai kebijakan ekonomi berkeadilan perlu diluncurkan untuk mempertahankan ekonomi berdasarkan demikrasi dan berbasis ekonomi pasar yang berkeadilan serta mencegah terjadinya potensi konflik sosial.
Adapun, kebijakan tersebut meliputi 10 sektor sasaran pemerataan. Salah satunya dari 10 sektor adalah mengeni penyiapan tabungan lahan atau land bank bagi masyarakat miskin di perkotaan.
Darmin menilai, jika kebijakan pemerataan ini tidak diluncurkan, maka generasi milenial atau yang lahir pada 1980 hingga awal 2000 sulit memiliki bahkan menyicil rumah.
“Generasi milenium tidak bisa membeli atau mencicil rumah di dalam kota,” kata Darmin di Kantornya, Jakarta.
Darmin menuturkan, penyebab sulitnya generasi milenial tidak bisa memiliki rumah lantaran dari pendapatannya selama 4-5 tahun belakangan hanya meningkat 10% hal ini tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah yang bisa mencapai 15%-20%.
Klik : Parung Serab Residence Ciledug
“Jadi dalam beberapa tahun akan ketinggalan,” tambahnya.
Menurut Darmin, masalah tanah saat ini bukan hanya penting bagi pertanian, melainkan juga penting bagi masyarakat miskin di perkotaan.
Apalagi, dari total luas wilayah Indonesia 66% merupakan laut, sisanya atau 34% merupakan tanah. Namun, dari 34% sebesar 67% merupakan hutan yang tentunya tidak bisa ditempati, dan sisanya 33% menjadi lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai permukiman.
Dengan diluncurkannya kebijakan ekonomi berkeadilan yang meliputi 10 sektor sasaran pemerataan. Salah satunya dari 10 sektor adalah mengenai penyiapan tabungan lahan atau land bank bagi masyarakat miskin di perkotaan.
Darmin berharap, masyarakat miskin di perkotaan mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau.
“Petani memang sangat penting tetapi masyarakat perkotaan tidak kalah bergantung, jadi itu yang pertama,” tandasnya. Detik.com
