Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pemenang dalam Pilkada DKI versi hitung cepat. Program rumah DP 0 rupiah dengan harga Rp 350 juta di Jakarta yang ditawarkan keduanya selama kampanye bisa segera direalisasikan.
CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengatakan supaya program tersebut dapat berjalan tepat sasaran dan bukan dijadikan wahana spekulasi oknum makelar yang tak bertanggung jawab, maka harus pemda langsung yang menangani proses pembangunan rumahnya.
“Karena kalau itu diserahkan ke swasta, setiap tahun harganya naik, karena pengembang yang bangun, karena ada motif bisnis. Tapi kalau kita bicara public housing, betul-betul penyediaan rumah rakyat, itu harus dari pemerintah,” kata dia kepada detik.com
Klik : Parung Serab Residence Ciledug
Belajar dari pengalaman terdahulu, ketika proses penyedian hunian diserahkan ke pihak swasta, maka yang akan menikmati adalah para spekulan dan rakyat kecil yang jadi sasaran program ini malah tidak bisa menikmatinya.
“Pemerintah yang sediakan tanahnya, pemerintah juga yang bangun. Dan ketika rumahnya mau dijual kembali pun, jualnya itu harus ke pemerintah lagi. Jadi itu yang mengendalikan harga tanah, kalau dijual ke swasta rusunnya makin naik makin naik (harganya). Nanti bukan public housing lagi,” tutupnya.
