Setengah Warga di Jakarta Tak Punya Rumah

Kepemilikan hunian atau tempat tinggal di DKI Jakarta terbilang rendah. Angka kepemilikan hunian di DKI Jakarta mencapai 51%, atau sekitar 49% di antaranya tidak mempunyai tempat tinggal sendiri yang akhirnya banyak warga yang masih menyewa tempat tinggal.

Anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Marco Kusumawijaya mengungkapkan angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 1969 di mana persentase kepemilikan hunian di DKI Jakarta mencapaj 65%.

“65% di 1969 jadi 51% beberapa tahun lalu,” kata Marco dalam Diskusi Publik di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

 

Selain itu, harga hunian di DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap waktunya. Kenaikan harga hunian ini ternyata tidak diikuti kenaikan penghasilan yang sama.

Marco mengungkapkan, kenaikan harga properti di DKI Jakarta setiap tahunnya mencapai 16-19%. Sedangkan kenaikan pendapatan per tahunnya berada di kisaran 10-12%.

“Makin menganga kesenjangan harga properti dengan income,” ujar Marco.

Masih rendahnya kepemilikan hunian di DKI Jakarta tidak terlepas dari adanya beberapa pihak yang menguasai lahan yang luas bukan untuk dijadikan hunian, melainkan pusat perkantoran. Hal ini juga yang membuat kepemilikan hunian di DKI Jakarta masih rendah.

Marco menilai pemerintah perlu mencontoh Pemerintah Singapura dalam menyediakan hunian. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan hunian bagi warganya.

“Singapura itu membentuk housing board ada pendanaan jelas,” ujar Marco.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dadang Rukmana mengungkapkan, pemerintah juga telah mengupayakan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian. Beberapa kemudahan yang ditawarkan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain FLPP, pemerintah juga gencar membangun rumah susun dan subsidi bunga untuk mengurangi backlog hunian. Hanya saja, langkah ini belum cukup untuk menyediakan hunian di DKI Jakarta dan daerah-daerah lainnya.

“Tapi itu kapasitasnya hanya 10%, ada keterbatasan anggaran dan lain-lain,” kata Dadang. Detik.com